Dalam beberapa kali perjalanan saya ke pelosok-pelosok negeri ini dalam tugas sebagai amil zakat, saya sering merasakan banyak komunitas masyarakat Indonesia yang bersahaja dalam kemiskinan dan keterbatasannya. Tak terasa adanya jejak-jejak kepemimpinan pemerintahan. Ganti presiden dan ganti menteri, mereka seperti tak terpengaruh. Bukannya tak ada pemerintahan daerah di sana , namun saya merasakan kekuatan kesenyawaan harmoni alam dan manusia yang tak mungkin dikalahkan oleh sekedar birokrasi kepemerintahan kabupaten dan desa.

Sebut saja Desa Windusakti di balik pegunungan di bilangan Brebes. Di lokasi yg keterjangkauannya harus ditempuh dengan perjalanan terjal, berliku yang dilanjutkan dengan perjalanan kaki menembus hutan dan lereng curam ini, rakyatnya kaya akan rasa berkecukupan. Mereka hidup dari apa yang mereka tanam dan disediakan alam. Bahkan terasa sekali pengabdian dan kecintaan kepada alam melebihi keinginan komsumsi dan kerakusan menguasai. Kepala desa dan aparat desa adalah kelompok elit komunitas ini yang dari gaya bicaranya lebih merupakan panggilan tugas dan mengabdi dari pada memerintah. Tak semua prenduduknya bisa berbahasa Indonesia. Keteraturan alam dan kepatuhan terhadap adat sebagai local value menyelamatkan mereka dari rasa miskin dan ini nilainya lebih besar dari keberadaan pemerintahan. Amat miris jika kebersahajaan ini dirusak oleh sistem demokrasi yang menawarkan konsep kompetitif kelompok pada pilkada dan pemilu nasional.

Coba juga sesekali anda berkunjung ke Desa Loksakon, menyeberang dengan kapal kayu beberapa jam dari Luwuk Sulawesi Tengah di susul naik tambangan ke pantai yang indah di Pulau Peling di bilangan Banggai kepulauan. Desa di tepi pantai yang sembilan tahun lalu sempat didera tsunami ini dihuni oleh penduduk yang sangat ramah dan cerdas dengan penguasaan bahasa Indonesia yang sangat baik. Konsumsi ikan yang cukup mungkin telah membuat mereka cukup protein. Dengan seluruh gaya hidup mereka yang sederhana dan serba cukup maka godaan budaya kota boleh jadi adalah sebuah ancaman. Keteraturan alam dan kebersahajaan ini juga sangat dominan. Bukan tak ada kepemerintahan desa, namun apa yg ditawarkan demokrasi di desa seindah ini berupa kompetisi pilkada cara pemilihan ala orang kota yang seragam menjadi konsep yang sangat sepele dibanding dengan susunan sistem yang membuat keindahan harmoni kehidupan bahagia mereka. Informasi yang masuk ke desa ini berupa siaran radio bergelombang pendek dari seberang pulau bahkan ikut andil dalam membuat sebagian mereka yang mendengarkan merasa miskin. “ Walau berganti Presiden, keadaan torang ya seperti ini pak”, demikian seorang tokoh desa menyampaikan kepada saya dengan logat sulawesinya yang khas.

Kepemimpinan selalu menawarkan kemerdekaan, keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Indonesia dengan jutaan rakyat yang secara absolut tak berdaya ini harus dibangkitkan dengan tidak menawarkan janji materi. Untuk itu maka keluhuran manusia, kekayaan alam dan kesetimbangan sistem budaya kita adalah bekal membahagiakan warga negeri ini. Dengan ini pulalah kita akan mampu bersaing dengan ikut bersama warga dunia menciptakan kebahagiaan bersama. Maka jangan ukur keindonesiaan dengan formalisme kebangsaan dan simbol-simbol yang kita tiru mentah-mentah dari luar. Dengan upaya keadilan pemimpin untuk akses dan kesempatan, masyarakat harus merdeka dan bahagia dalam konteksnya sendiri. Jangan biarkan mereka cuma memasang bendera merah putih di depan rumah, tapi mari bersama mematri rasa cinta tanah air di relung hati dan tulang sungsum kita.

Ditulis Oleh Moh. Arifin Purwakananta

dimuat di HU Republika Tanggal 17 Juli 2009

Terbitnya buku “Ilusi Negara Islam” menarik untuk dicermati. Selain menuding dua kelompok Islam besar di Indoesia yaitu PKS dan HTI, buku yang diterbitkan oleh Wahid Institut dan Maarif Institut ini juga menyebut beberapa kelompok Islam lainnnya sebagai kelompok Islam transnasional berbahaya.

Sampai saat ini belum ada bentahan resmi dari PKS maupun HTI kecuali penolakan HTI yang dimuat di Detik.com. 

 Bagi yang ingin mendownlad buku ini versi lengkap bisa membuka http://www.bhinnekatunggalika.org/galeri.html.

Suatu kali saya sengaja datang untuk memandangi bangunan di bilangan Tunjungan Surabaya. Dulu bangunan itu bernama Hotel Orange, ketika tahun 1945 sejumlah pemuda Soerabaja dengan semangat anti penjahan mamanjat dari sisi luar gedung dan merobek bendera belanda, menyisakan merah putih dan mengereknya dengan iringan pekik merdeka. Heroisme pemuda Serabaja bukan hanya ada ditataran simbolisme, 10 November 1945 mereka mempertahankan setiap jengkal kedaulatan dengan airmata, darah bahkan nyawa.  Konteks kepahlawanan kala itu ditorehkan pada momen pengorbanan terhebat dari setiap anak bangsa.  Seakan pahlawan adalah mereka yang sudah mati.

                Hari ini konteks kepahlawanan mau-tidak mau harus berkembang.  Bisa berminggu-minggu mendefinisikan kata pahlawan hari ini. Tak mudah juga menyepakati apa sebenarnya yang layak diperjuangkan oleh pahlawan. Apakah pahlawan adalah hanya pejuang nasionalisme, atau juga pejuang kemanusiaan, budaya, lingkungan hidup atau pejuang sosial misalnya. Tawaran redefinisi Pahlawan terjebak  dalam kegamangan manakala  kita tak mampu memproyeksikan konteksnya dalam dinding kekinian.

Di zaman kapanpun pahlawan selalu menawarkan solusi sekaligus siap berkorban untuk pencapaian kemaslahatan bersama. Maka perjuangan pahlawan selalu konsisten. Dalam tolok ukur yang berbeda, pahlawan suatu kepentingan bisa jadi adalah sekaligus “penjahat” bagi kepentingan tertentu lainnya. Di sinilah konsistensi manjadi penting. Konsistensi memberi arti pada perjuangan sekecil apapun, menjadikannya lebih punya bobot.  Kekuatan konsistensi inilah yang jadi ragi bagi perjuangan-perjuangan kecil, merekatkan, menjadikannya komunitas kepahlawanan yang dibutuhkan bagi negeri ini.

                Mari kita membumi.  Saya sering bertanya, apakah masih ada kepahlawanan di zaman kini, ketika tak ada yang rela bersusah payah member solusi yang disumbangkan untuk kepentingan umum, tak ada pengorbanan, dan  tak ada konsistensi.  Ini memang sedikit  hablur, tapi kita harus berani memilih jawaban.  Maka saya ingin mengajak kita semua member makna pahlawan kepada orang-orang kecil, mereka yang terpinggirkan, yang jadi residu sejarah. Bukan sentimental,  ini adalah sebuah keberpihakan.  Tak heran jika di negeri sampah maka pemulung adalah pahlawan.   Di negeri yang orang kayanya disusbsidi Negara, si miskin adalah pahlawan.  Di negeri yang semua makanannya adalah impor maka petani yang menanam padi adalah pahlawan. Di negeri yang semua dihitung serba angka dan uang ukurannya maka pahlawannya adalah lelaki tua yang berdzikir mendoakan kita semua.

Moh. Arifin Purwakananta
Dimuat di Republika 7 November 2008

Buku Gerakan Zakat untuk Indonesia yang diterbitkan oleh Dompet Dhuafa dan Khairul Bayan ini akhirnya dapat diselesaikan menjelang akhir Ramadhan 1429 H.

Gerakan Zakat untuk Indonesia tumbuh dari manisfestasi aliansi strategis lembaga-lembaga NGO zakat dari Aceh hingga Indonesia Timur yang domitori oleh Dompet Dhuafa. Gerakan yang dilahirkan melalui Piagam Batam 2008 ini lahir sebagai bentuk kepedulian terhadap tatanan gerak perzakatan Indonesia yang mengalami stagnasi, sebagai upaya dinamisasi dan kontribusi terhadap perzakatan Indonesia. Gerakan Zakat untuk Indonesia bertekad mewujudkan masyarakat dinamis yang meneguhkan zakat sebagai nilai, budaya dan sistem. Untuk mewujudkan cita-cita gerakan tersebut, Gerakan Zakat untuk Indonesia menetapkan tiga strategi besar yaitu standarisasi, advokasi dan networking.

Demi terwujudnya arah gerakan dan cita-cita tersebut para pegiat Gerakan Zakat untuk Indonesia ini menumpahkan cita-cita, arah dan karyanya untuk memberikan warna bagi pengembangan zakat di Indonesia. Goresan semangat ini tertuang dalam lembaran buku yang ditulis oleh Moh. Arifin Purwakananta dkk atas nama Presidium Gerakan Zakat untuk Indonesia.

Buku yang di luncurkan oleh FOZ dan Dompet Dhuafa ini mengangkat isu-isu yang berkembang dalam Konferensi Zakat Asia Tengara ke-2 di Padang Akhir 2007 lalu. Buku yang ditulis dalam dua bahsa ini merupakan kumpulan pemikiran para praktisi zakat di asia tenggara dan beberapa tokoh dari luar asia tenggara. Buku yang dieditori oleh Moh. Arifin dan Noor Aflah ini mencantumkan pengantar dari DR. Hidayat Nurwahid, ketua MPR RI.
Adalah sangat penting menggelorakan semangat zakat di Asia Tenggara. Ini dikarenakan Asia tenggara yang jumlah masyarakat mslimnya sangat besar, konon adalah diantara kawasan dunia yang paling maju pengelolaan zakatnya. Buku ini diharapkan dapat merekatkan pemikiran yang tercerai berai selama ini. Gerakan Zakat Asia Tenggara yang diusung bermula dari kelahiran Dewan Zakat Tahun 2006 di Kuala Lumpur. Dengan mencita-citakan zakat sebagai mainstream bagi sistem pengentsan kemiskinan dunia ini, gerakan ini terus bergulir hinga sekarang.

Amerika Serikat dirundung krisis ekonomi yang akut. Kiblat ekonomi dunia ini sedang berjuang mengjar ego keangkuhannya. Krisis  ini pun segera menyebar kepada seluruh jejaring negeri  Paman Sam ini, melalui virus dolar dan mitos modern tentang kejayaan ekonomi kapitalisme.

Bagaimana Indonesia?

Saya berharap dua hal. Yaitu kita cepat tersadar dan merubah kiblat ekonomi kemakmuran kita pada teori-teori, ukuran-ukuran dan mazhab kapitalisme dan pertumbuhan ekonomi  yang bagus untuk dipidatokan dan di cetak tebal-tebal laporannya.  Mau coba alternatif system ekonomi islam?

Hal kedua adalah segera membei vaksin kepada ekonomi rakyat agar tak berimbas krisis yang menggurita ini. Lalu apa itu ekonomi rakyat? Ya ekonomi riil yang dierakkan konsumsi rakyat. YakinlahkKita perlu segara menyetop konsumsi dari impor dan ajari rakyat menjadi konsumen produk bangsanya sendiri. Jika kita tak mungkin kendalikan pasar bebas, maka kendalikan komunikasi dan iklan media impor. Kita dapat memberi ruang seluasnya pada produk rakyat untuk beriklan di media TV. Ini akan memfungsikan metode yang sudah ada seperti  permodalan dan sector social seperti zakat yang turut menopang kekokohan para ekonom kecil.

Profil konsumen Indonesia

Perlu sebuah gerakan untuk mengubah pola konsumsi kita. Di sisi lain kita perlu menguatkan aspek produksi. Saya berharap kita dapat memfokuskan pada produk dengan nilai impor paling besar. Kita perlu membuat substitusi dengan produksi masal produk-produk tersebut dari tangan pribumi.

Kita tak perlu mengandalkan penduduk kota yang kaya memulai gerakan ini, karena yang ada hanyalah perlawanan. Tak mudah melarang orang kota ke kafe. Maka yang perlu digerakkan adalah masyarakat umum di desa-desa. Kita berharap imbasnya di kota. Ini akan efektif bila gerakan ini disupport oleh media dan tangan besi pemimpin kepada oportinis politik.

Politik Ekonomi

Saya  meyakini Indonesia  dengan potensi sebesar ini haruslah menjadi pemegang kendali bagi sumber daya dunia.  Kepemimpinan ekonomi kita yang lemah bukan karena kita kurang akal dan kalah negosiasi ekonomi, kita hanya belum mampu merekrut borokrasi yang anti korupsi dan membela kepentingan ummat diatas kepentingan diri dan keluarga.

Dengan menggeser isu ekonomi dari pertumbuhan menjadi isu distribusi, maka otomatis kemakmuran akan menjadi focus kita. Distriusi asset dan distribusi kemakmuran ini haruslah menjadi batu timbang bagi keberhailan ekonomi kita.

Siapa yang mau buat debat terbuka : Keruntuhan Kapitalisme dan Bangkitnya Ekonomi Distribusi?

Jakarta – Ingat cerita Rasul SAW memberdayakan sahabatnya yang miskin? Kisah ini termasyhur dan jadi inpirasi bagi upaya memberdayakan kaum miskin, bahkan sampai sekarang. Dikisahkan, seorang Sahabat rasul mengadukan kondisi kehidupan dirinya yang tak berpunya. Untuk makan sehari-hari ia berkekurangan. Maka ia menghadap Rasul yang Mulia dan menceritakan apa yang terjadi padanya.

Muhammad Rasulullah SAW segera tanggap dan bertanya. “Apa yang engkau miliki ya Sahabatku”. Barang yang berharga yang dimiliki sahabat ini hanyalah sebuah cangkir. Maka rasul segera melelang cangkir ini kepada sahabat lainnya.

“Wahai sahabatku, siapa yang kiranya mau membeli cangkir ini?” demikian beliau melelang barang. Beberapa sahabat menawar dan rasul menolak karena harganya belum dianggap pantas. Sejenak kemudian Rasul sepakat dengan sebuah harga untuk cangkir ini dan dijualnya.

Dan selanjutnya yang terjadi adalah Rasul SAW tak memberikan uang itu kepada sahabatnya yang membutuhkan untuk makan sehari-hari. Rasul meminta dana ini dibelikan sebuah kapak. Pada waktu itu kapak adalah sarana kerja bagi pencari kayu bakar, sebuah sumber energi untuk masak dan keperluan rumah tangga pada masa itu. Rasul meminta sahabat ini bekerja keras sampai memperoleh kehidupan dari bekerja. Dan Sahabatnya ini menaati sehingga mampu mendapatkan nafkah dengan bekerja.

Kisah sahabat dan kapak ini mengispirasi pemberdayaan kaum miskin dengan upaya memberikan aset produktif dan bukan uang konsumtif. Aset produktif adalah apa saja yang mempu dijadikan sarana bekerja dan berupaya mencapai penghasilan dan menjemput rizki dari Allah SWT. Bekerja adalah suatu yang mulia. Maka mendorong kaum miskin bekerja adalah mengembalikan kemuliaan mereka, menemukan sendiri rizki yang dijanjikan Allah SWT dengan upaya sendiri dan bukan meminta. Bukankah Allah SWT lebih mencintai umatnya yang kuat dibanding yang lemah.

Maka siapa bilang zakat harus disalurkan. Istilah “disalurkan” ini sudah menjebak kita. Maka terjadi pembagian amplop zakat di mana-mana. Alih-alih disalurkan, maka yang terjadi benar-benar dibagi-bagi dan disebarkan. Lalu buat apa ada Amil, sebuah profesi yang dicantumkan oleh Allah SWT di Al Qur’an. Peran strategis Amil adalah mengubah sumber dana zakat menjadi aset produktif untuk mengubah kemiskinan menjadi kemakmuran.

Zakat yang jadi kewajiban setiap kaum muslim yang mampu harus dihimpun, dikelola, dan didayagunakan semaksimal mungkin oleh para pengelola zakat agar menjadi aset produktif bagi kaum dhuafa. Zakat, infaq/Sedekah dan waqaf dapat juga dimanfaatkan sebagai social security system untuk menjamin pemenuhan hak dasar manusia semisal hak hidup, kesehatan, pendidikan dan sebagainya yang berupa kewajiban kifayah, kewajiban jama’i.

Saya percaya dengan peningkatan kualitas lembaga-lembaga zakat, kaum muslimin sudah mulai memahami bagaimana seharusnya zakat didayagunakan. Maka jangan heran kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga zakat terpercaya di Indonesia terus meningkat, mencapai 30% setiap tahunnya. Artinya semakin sadar para muzaki memahami bahwa zakat bukan sekadar untuk disalurkan, tapi didayagunakan untuk mengangkat harkat umat.

Moh. Arifin Purwakananta, Direktur Program Dompet Dhuafa, Ketua Presidium Gerakan Zakat untuk Indonesia

Sumber : Detik.com

Malang benar Indonesia ini. Negara ini sebagian besar rakyatnya mempercayai zakat sebagai suatu sistem penting untuk pengentasan kemiskinan – dan juga sangat gemar berzakat – namun keyakinan ini tak nyambung dengan keyakinan negara. Zakat adalah wacana kesalehan., wacana peribadatan dan belum menjadi pemikiran pembanguan sosial apalagi sebagai diskursus ekonomi. Dalam peta pengentasan kemiskinan zakat mungkin cuma pelipur lara.
Banyak kita tak sempat menggali ajaran Zakat. Tak heran banyak yang tak mengerti zakat. Kita tahu sebatas kewajiban zakat yang 2,5 persen. Bagaimana zakat dikumpulkan, bagaimana zakat di administrasikan dan didistribusikan tak menjadi penting bagi kita. Bayangkan kebijakan strategis Rasulullah ketika membentuk tim Amilin yang berkembang kemudian menjadi baitul maal. Bayangkan juga bagaimana zakat (juga infaq, sedekah, wakaf dll) dihimpun dan didayagunakan untuk pembangunan negara dan dakwah pada masa itu. Kita sering dengar tentang kisah zakat di zaman Umar Bin Abdul Aziz yang fenomenal itu.
Istilah penyaluran zakat sangat menjebak. Karena akhirnya zakat benar-benar disalurkan dan didistribusikan dalam bentuk uang zakat itu sendiri. Lihatkah budaya memberikan amplop uang zakat. Padahal ditetapkannya Amil Zakat adalah untuk memetakan, merencanakan, mengembangkan dan memberdayakan zakat sebagai suatu komponen sumberdaya yang akan memakmurkan ummat. Jadi zakat memang harus didayagunakan, bukan sekedar disalurkan. Karena targetnya adalah memberdayakan, bukan sekedar keterampilan mendata si miskin, adalah penting memahami anatomi kemiskinan dan menemukan obat bagi penyakit sosial ini. Zakat harus di arsiteki secara terpadu bersama kekuakan pembangunan umat lainnya seperti sektor keuangan, perdagangan, permodalan, asuransi, pariwisata dll. Jadi zakat tak tunggal sebagai obat bagi kemiskinan. Ia harus holistic. Makanya butuh kebijakan kepimimpinan dan aturan yang cantik dan memberdayakan.
Ajaran zakat membuat kondisi kesalehan ummat maneingkat karena zakat mengajak kita semua mengaitkan kehidupan keseharian kita dengan kawajiban dan penglihatan Allah Swt. Tijaroh dan semua sektor pekerjaan rakyat kita dihitung dengan mengaitkannya dengan kewajiban zakat dan anjuran peduli kepada orang lain. Maka kondisi ini menciptakan kesalehan ummat. Jangankan mengurangi timbangan atau kecurangan perdagangan lainnya, dari keuntungan halalpun kita diharapkan menyisihkannya buat mereka yang tidak berpunya. Budaya zakat akan membentuk budaya bersih dan adil.
Zakat juga adalah sumberdaya yang tak kunjung henti. Selama kewajiban zakat masih ada, maka zakat adalah sumber daya abadi sampai hari kiamat. Namun keabadian zakat tak berbanding lurus dengan jaminan kecemerlangan zakat. Tiga unsur zakat yaitu muzakki, mustahik (asnaf) dan Amil adalah penentu zakat berdaya atau tidak. Maka kesuksesan zakat harus serius diupayakan bukan ditunggu atau sekedar dimpikan.
Lalu sudahkan kita ada dalam barisan pendukung konsep zakat?

Moh. Arifin Purwakananta
Direktur Program Dompet Dhuafa
Ketua Persidium gerakan Zakat Untuk Indonesia
Ketua Umum Humanitrian Forum Indonesia

Tragedi meninggalkan 21 Orang masyarakat miskin di Pasuruan sangat mengenaskan. Sebagai seorang yang 9 ini bergelut di dunia zakat, in sangat memukul. Zakat harusnya menghidupkan bukan mematikan. Zakat harusnya menyuburkan kehidupan bukan menegasikan kehidupan.

Tragedi ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang menginginkan dana zakat an mengetahui kebiasaan membagi zakat. Sehingga jumlah pemohon zakat membluak dan tak biosa dikontrol.

Saya mencermati analisis dialog di TV baru-baru ini mangatakan bahwa salah satu penyebab orang kaya membayarkan zakat secara langsung adalah kurangnya kepercayaan masyarakat kepada badan amil zakat yang ada. Saya sendiri melihat ada beberapa hal yang patut kita perhatikan.

Kemiskinan

Kemiskinan Indoensia ada dilapisan terbawahnya. Dan ini setiap tahun tak juga pupus. Angka statistik kemiskinan diragukan untuk melihat jumlah si miskin sebenarnya. Kamiskinan ini tersebra di desa dan kota. Zakat saja tak mampu mengatasi kemiskinan. Kemiskinan harus ditumpas dengan kebijakan holistic dan keberpihakan kepada masyarakat banyak, bukan saja pada pemodal.

Pandangan Fikih

            Fikih zakat di Indonesia masih membolehkan muzakki membayar langsung ke masyarakat. Ini juga adalah tradisi masyarakat islam. Namun dalam kondisi tidak normal seperti ini tradisi membagikan zakat langsung akan sangat berbahaya. Membayarkan zakat kepada lembaga belum menjadi suatu kewajiban.

Kelembagaan

            Pemerintah melalui Badan Amil Zakat belum berperan maksimnal. Dengan luasnya wilayah republik ini dan ketidak berdayaan penangannnya zakat belum ditangani maksimal.  Malahan Peran swasta berupa Lembaga Amil Zakat lebih maju dalam pengelolaan zakat. Walau sudah bisa disyukuri model kelembagaan ini pun tak mampu menjaring seluruh wilayah kemiskian Indonesia. Dengan kepercayaan yang minim pada negara, pemberdayaan zakat tetap harus melibatkan rakyat.

Aturan Pengelolaan Zakat

Aturan pengelolaan zakat harus memberdayakan seluruh potensi pengembangan zakat. Negara jharus menumbuhkan peran publikd alam pengelolaan zakat, sekaligus mengawasi, mengkordinir, menjewer lembaga-lembaga zakat yang nakal. Dengan demikian masyarakat tetap nyaman berzakat tanpa kehilangan kepercayaannya dan zakat dapat dioptimalkan oleh lembaga-lembaga amiol zakat.

Moh. Arifin Purwakananta

Ketua Presidium Gerakan Zakat Indonesia

0818152007

Saya percaya sebuah gerakan sosial adalah produk dari sebuah rekayasa sosial. Rekayasa sosial ini bisa saja rekayasa oleh mekanisme alami atau melalui semacam operasi caesar.  Maka hipotesa tentang keberadaan dalang anarkisme mahasiswa adalah gagasan biasa dan lumrah. Tak ada yang hebat dari pernyataan pimpinan BIN tentang adanya dalang dibalik anarkisme mahasiswa beberapa waktu lalu. Lumrah bin logis. Namun tetap saja penting bagi kita orang awam yang cepat lupa.

Maka untuk memahami gerakan anarkisme kita perlu merunut sosiologi gerakan mahasiswa.  Karena rekayasa memerlukan ide atau nilai, sumber daya, struktur dan  bangunan serta budaya, maka menemukan dalang sebuah rekayasa sosial sebenarnya tidaklah terlalu rumit.

Dalam sejarah peradaban, sebuah rekayasa sosial tidak pernah anoname. Gerakan-gerakan besar selalu mengusung nilai besar yang diproduksi oleh orang-orang besar. Bahkan gerakan preman kelas kampung saja selalu bisa disebut nama kepala Gank nya.

Lalu siapa yang jadi insinyur gerakan anarki mahasiswa? Apakah penting bagi kita mencari dalang pembakaran, perusakan dan kerusuhan oleh mahasiswa? Jawabannya tergantung seberapa besar kita mau investasi energi untuk merekonstruksi rekayasa sosial ini. Anda berminat?

Republika, 27 Juni 2006

Tanpa ingin menyederhanakan masalah, menurut saya paling sedikit ada tiga masalah dasar pendidikan kita, – dan juga bagi kebanyakan negara berkembang lainnya -  yaitu sistem pendidikan, kualitas guru dan institusi pendidikan serta pemerataan pendidikan. Saya menyebutnya segitiga elevasi pendidikan. Kalau kita mampu memecahkan  reaksi atom dari tiga kutubnya dan menyeimbangkannya, maka rakyat kita yang jumlahnya 200 jutaan ini akan punya komposisi ideal yang akan menopang kemajuan Indonesia.

            Sistem pendidikan nasional  sejak lahirnya UU No. 2 tahun 1989 tak pernah kunjung memuaskan kita semua. Bahkan kelahirannya juga mendapat pro kontra waktu itu. Sederet masalah timbul akibat sulit mengurai benang kusut pendidikan Indonesia. Perdebatan tentang perlu tidaknya ujian nasional manjadi salah satu contohnya. Dan masih ada sederet persoalan lainnya. Lebih parah lagi, belum sempurnanya sistem pendidikan kita tak memicu kita untuk bebenah serius soal pendidikan kita. Jangankan meningkatkan, menjalankan amanah anggaran pendidikan seperti pemenuhan 20% dari anggaran negara saja kita masih belum mudeng. Belum lagi bicara pendidikan kita yang cenderung membuat siswa cuma mengembangkan otak kiri sehinga lambat laun daya cipta kreasi dan budidaya bangsa – yang notabene dikembangkan oleh pendidikan yang merancang kemewahan pendidikan otak kanan – makin tumpul dan mati. Pantas akhirnya untuk membuat peniti pun kita tak tahu lagi caranya dan harus impor. Lihatlah untuk membuat rakyat pintar berapa persen jumlah sekolah yang dikawal penuh negara ini, dan berapa yang hanya mengandalkan kepedulian orang-perorang dan yayasan.

            Bergesernya guru dan institusi sekolah kita menjadi lebih business like ketimbang nuansa nilai kejuangan dan semangat mengembangkan peradaban adalah puncak dari budaya materi yang dianut bangsa ini. Pendidikan hanyalah semacam industri. Maka anak sekolah diluluskan bagai produk cetakan, mahasiswa bagai ceplok telor. Ceplok telor yang lulus adalah yang sesuai dengan ceplok telor contohnya, yang tak sesuai dianggap tak lulus dan dibuang atau dianggap bukan produk sekolah. Paradigma ceplok telor ini telah menurunkan grade kualifikasi guru yang harusnya bukan cuma tukang cetak. Semua orang bisa jadi guru, meski bukan punya kualifikasi pemandu bakat dan pengembang kepribadian anak didik.

            Maka survivalisme masyarakat menghadapi mahalnya sekolah membuahkan dampak yang luar biasa. Prosentasi penduduk yang bisa sekolah dengan layak amat sedikit. Tidak meratanya fasilitas pendidikan desa dan kota  tak pernah disadari oleh kita. Maka si miskin tak pernah bisa mengenyam pendidikan kelas satu. Pendidikan yang sudah sangat minimalis ini tidak pula merata. Kita memang mengirim dan memenangkan olimpiade sekolah dan mahasiswa, tapi silakan cek latar belakang mereka. Berapa persen dari mereka yang benar-benar mewakili “rakyat”. Lalu kita kehilangan kesempatan anak Indonesia beberapa generasi lagi jika tak ada gagasan berani tentang revolusi pendidikan.

            Inilah pendidikan kita. Pendidikan model ini yang melahirkan kita dan juga para pemimpin kita sekarang. Tak heran kita akan menyaksikan siswa kita memamerkan dan saling tukar foto dan video bersama pacar mereka melalui ponsel. Jangan heran menyaksikan kebijakan pemerintah yang tak pintar dan makin menyengsarakan. Jangan juga heran menyaksikan peragaan siaran langsung anarkisme oleh mahasiswa ceplok telor kita.

Ditulis oleh : Moh. Arifin Purwakananta

KUALA LUMPUR-[14/03/2006] -Praktisi zakat di Asia Tenggara siap membentuk Dewan Zakat Asia Tenggara (DZAT). Lembaga ini diharapkan bisa mengoptimalkan pemanfaatan zakat untuk mengurangi penduduk miksin di tanah Serantau.

Persidangan untuk melahirkan Dewan Zakat Asia Tenggara itu digelar di Kuala Lumpur. Diikuti oleh wakil pemerintah, pengelola zakat dan pendidik, konferensi zakat Asia Tenggara ini dibuka kemarin di Hotel Grand Seasons, Kuala Lumpur Malaysia. Acara tiga hari itu dihadiri perwakilan dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura. Selain itu, juga hadir sebagai undangan utusan dari Thailand, Filipina, Vietnam dan Laos.

M Arifin Purwakananta, Direktur Institut Manajemen Zakat (IMZ) yang hadir pada pertemuan itu menjelaskan semula sidang pertama akan dibuka oleh PM Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi. ‘Namun karena berhalangan diwakili Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Abdulah MD Zain.’ Dari Indonesia tampak hadir Menteri Agama Republik Indonesia, Maftuh Basyuni, Duta Besar RI di Malaysia, Lembaga-lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Menurut Arifin, pertemuan itu merupakan awal deklarasi terbentuknya Dewan Zakat Asia Tenggara. Dewan Zakat Asia Tenggara lahir dalam rangka mengurangi penduduk miskin. Zakat adalah instrumen yang bisa mengurangi kemiskinan.

Selain itu, konferensi zakat ini berlangsung menyusul pesatnya pertumbuhan zakat dan lembaganya di kawasan Serantau ini. ‘Berbagai organisasi zakat yang tumbuh di negara ASEAN selama 10 tahun terakhir telah menggelorakan ranah zakat di wilayah serantau,’ katanya dalam siaran pers yang diterima Republika kemarin.

Dewan Zakat Asia Tenggara (DZAT), kata Arifin, merupakan wadah berhimpunnya tokoh dan pelaku zakat di Asia Tenggara. Dewan ini akan berisikan orang-orang yang memahami persoalan zakat dari masing-masing negara. Peran yang diharapkan dari Dewan ini antara lain adalah, menjadi rujukan dalam memutuskan seputar permasalahan zakat di tingkat regional, baik dalam hal fikih maupun manajemen, melakukan standardisasi kompetensi pengelola zakat, baik pada level amil, maupun manajemen organisasi, melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pengembangan zakat di Asia Tenggara serta menggelar seminar dan kerja sama pemanfaatan zakat.

Pengembangan Zakat Perlu Sinergi

Arifin menjelaskan meskipun pengelolaan zakat mulai berkembang, tapi belum disertai dengan sinergi yang baik. Melihat potensi tumbuhnya pengelolaan zakat, Dompet Dhuafa Republika (DD) menginisiasi pembentukan Dewan Zakat Asia Tenggara.

Ide ini respons dari pemerintah Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunai Darussalam. Selama proses persiapan pembentukan Dewan Zakat Asia Tenggara ini dirumuskan di Kuala Lumpur Malaysia.

Anggota dari tim perumus ini meliputi Indonesia diwakili oleh, Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa, Departemen Agama dan Institut Manajemen Zakat (IMZ). Dari Malaysia diwakili Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JWZH) mewakili kerajaan Malaysia, Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan (PPZ Wilayah Persekutuan), Institut Kajian Zakat Malaysia (IKaZ), dan UiTM. Sementara dari Singapura diwakili Majelis Agama Islam Singapura (MUIS), dan Brunai Darusalam diwakili Majelis Agama Islam Brunai Darussalam (MUIB).

‘Sebagai inisiator, Dompet Dhuafa berharap keberadaan Dewan Zakat ini akan dapat menghimpun persatuan institusi pengelola zakat di Asia Tenggara,’ ujarnya menambahkan.

sumber : pasarmuslim.com

Wednesday, January 02, 2008

 

UDARA sejuk Danau Beratan Kabupaten Tabanan Bali menjadi saksi bagi sekumpulan aktifis zakat se-Indonesia yang tergabung di jejaring Dompet Dhuafa (DD) Republika. Mereka berkumpul merumuskan strategi gerakan zakat di Indonesia yang lebih menyentuh kehidupan.
Hasil penting apa yang dirumuskan dalam acara Seminar dan Lokakarya Nasional (Silaknas) Dompet Dhuafa Republika, yang berlangsung di Wisma Bedugul, 27-29 November tersebut, dan seperti apa suasananya. Berikut sajian lengkapnya untuk Anda.

Mengambil tema “Zakat untuk Kehidupan” Silaknas Gerakan Zakat Indonesia yang digelar Dompet Dhuafa (DD) Republika ini merupakan momen tahunan yang muaranya untuk meningkatkan kualitas lembaga pengelola zakat di samping merumuskan strategi pengelolaan zakat terkait dinamika keumatan.

Mengawali rangkaian acara, peserta seminar yang terdiri dari lembaga amil zakat jejaring DD Republika dan LAZ yang ada di Bali mendapat ”pencerahan” dari pakar zakat Indonesia yang juga Wali Amanah Dompet Dhuafa Republika, Houtman Z Arifin selaku keynotes speaker.
Kepada peserta, Houtman banyak menjelaskan aspek-aspek filosofis pengelola zakat. Melalui cerita-cerita dan pengalaman pribadinya, Houtman menyentuh empati praktisi zakat. Bahwa, mengelola zakat bukan sekadar mengumpulkan uang umat, namun lebih jauh merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dan penuh risiko.
Houtman menilai, sejauh ini gerakan zakat di Indonesia sudah mengalami banyak kemajuan. Buktinya angka penerimaan zakat cenderung mengalami kenaikan. Lembaga amil zakat juga bertumbuhan. Namun sayang, Houtman memandang, kemajuan itu hanya sebatas fisik semata. ”Saya masih melihat kemajuan dari sisi fisiknya. Namun yang lebih penting dari itu adalah kemajuan dari ruh pengelola dan pengelolaan zakat,” ujarnya.
Menurut Houtman, pengelolaan zakat jangan hanya sekadar gerakan karena sifatnya hanya ritual semata. Houtman juga masih melihat adanya kelemahan yang cukup mendasar pada pengorganisasian lembaga pengelola zakat. Baginya, organisasi pengelola zakat, masih harus senantiasa meningkatkan kapasitas melalui beragam cara yang kreatif. ”Pertemuan semacam Silaknas seperti ini sangat positif untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas organisasi pengelola zakat,” tambahnya.
Sebelumnya, saat membuka acara, M Arifin Purwakananta dari DD Republika, juga sempat menyinggung adanya kelemahan dari regulasi zakat di Indonesia. Menurut dia, isu sentral yang tengah berkembang saat ini adalah adanya keinginan untuk mengamandemen Undang-Undang No 38 / 1999 tentang zakat.
”Saya memandang regulasinya masih carut marut. Kita belum ada kata sepakat jika Undang-undang tersebut diamandemen, kemudian bentuknya seperti apa. Mau dibuat seperti apa LAZ-LAZ. Boleh saja dibubarkan, namun sebagai gantinya apa dan bagaimana itu juga musti dipikirkan,” paparnya.
Lantas bagaimana komentar tokoh umat di Bali berkait gelaran Silaknas zakat ini. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali, Hasan Ali, meyakini Silaknas ini akan membawa dampak positif bagi perkembangan gerakan zakat di Indonesia, demikian juga di Bali.
Hasan Ali mengemukakan, Silaknas semacam ini akan mendorong masyarakat untuk lebih menggerakan zakat sebagai sebuah potensi sehingga bisa menjawab persoalan ekonomi umat yang sejauh ini belum terselesaikan.
”Ini sebuah lompatan yang bagus bagi gerakan zakat di Indonesia. Dan saya yakin gerakan seperti ini juga akan dirasakan di Bali. Di Bali sendiri gerakan zakat sudah menunjukkan kebangkitan tinggal bagaimana mengelolanya sehingga lebih efisien dirasakan umat,” paparnya.**Madani Bali

sumber :alimmadi.blogspot.com

DD Online – Dompet Dhuafa 12/02/2001 – sesuai dengan komitmennya – tidak akan memberikan sesuatu kepada dhuafa kemudian ditinggal pergi begitu saja tanpa adanya pembinaan dan pengawasan. Setelah ‘memberi-pinjamkan’ sebuah rumah kepada Warung Udik (Sebuah komunitas anak jalanan di Pulo Gadung), kini DD tengah merancang konsep pendampingan bagi mereka.

Kepala Divisi PSDM, Arifin Purwakananta mengatakan hal itu di sela-sela kesibukannya Kamis (8/2) di kantor DD. Pendampingan -katanya- bertujuan untuk memberikan ‘rel’ kepada mereka agar tidak keluar dari norma-norma, etika, dan prilaku sebagai manusia sewajarnya. Strateginya, DD akan menunjuk seorang pendamping yang berfungsi memberikan arahan dan motivasi bahwa mereka tidak selamanya menjalani hidup sebagai anak jalanan. Mereka didorong untuk merubah nasibnya. “Selain itu pendamping juga bertugas menumbuhkan dan menjaga nilai-nilai yang sejalan dengan universalitas Islam,” ujarnya.

Arifin meminta agar Warung Udik mengajukan satu/dua nama calon pendamping, kemudian DD akan menyeleksi dan menunjuk satu orang terbaik. “Prosedur ini ditempuh agar Warung Udik proaktif dan merasakan pentingnya pendampingan. Selain itu pendamping nantinya adalah orang yang dikenal baik dan dipercaya oleh komunitas tersebut,” tuturnya.

Namun DD mempunyai kriteria-kriteria tertentu, antara lain; pendamping harus mempunyai integritas kepribadian yang baik, suka kesenian, dan biasa berkomunikasi dengan kalangan bawah. “Dalam waktu 2 pekan Warung Udik akan mengajukan nama-nama calon pendamping,” jelas Arifin. (Ann)

sumber : www.dompertdhuafa.or.id

Satu Solusi Mengurangi Pengangguran di Kalangan Dhuafa

JIKA pengangguran dan kemiskinan merupakan persoalan bersama, maka
solusi untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan tersebut
tentulah harus menjadi tanggung jawab bersama pula. Sebagai salah
satu bentuk tanggung jawab itu, Dompet Dhuafa Singgalang (DDS) di
tahun 1429 H ini, mendirikan Rumah Terampil atau Rute yang mencita-
citakan terciptanya tenaga terampil dari kalangan dhuafa.

Rute dicetuskan mengingat masih tingginya angka kemiskinan dan
pengangguran di Indonesia dan Sumbar khususnya. Apalagi, pengangguran
dan kemiskinan masih menjadi dua masalah besar yang tak kunjung
selesai. Karena persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada
persoalan ekonomi, tapi juga pada efek-efek lainnya, seperti
bertambahnya angka kriminalitas, mengancam stabilitas sosial dan lain-
lain.
Di Kota Padang sendiri, terdapat sekitar 8.138 tamatan SMP dan SMA
sederajat yang belum mendapatkan pekerjaan atau menganggur.
Karenanya, DDS mencoba membuat model solusi dengan mendirikan Rumah
Terampil bagi pemuda putus sekolah dan pengangguran. Kegiatannya
dengan memberikan bentuk keterampilan yang disesuaikan dengan yang
dibutuhkan pasar kerja saat ini, seperti keterampilan perbengkelan.
Rute lebih memprioritaskan bagi masyarakat dhuafa serta yang belum
bekerja atau pengangguran. Dengan keterampilan yang diberikan,
bukannya tidak mungkin mereka yang selama ini tidak bekerja, bisa
menjadi seorang wiraswasta yang memiliki usaha sendiri.
Program pemberdayaan yang berbasis zakat ini menargetkan bisa
meluluskan 100 orang dhuafa untuk bisa bekerja atau berwira  usaha
secara mandiri. Dan, sesuai targetnya, maka peserta harus memenuhi
kriteria tidak bekerja alias pengangguran dan memiliki minat besar
untuk belajar.
Rute merupakan sebuah program DDS yang dikerjasamakan dengan mitra
yang berbasis kewirausahaan. Program ini rencananya dilakukan selama
lima bulan. Dan, untuk setiap angkatan diikuti oleh maksimal 20 orang
dengan proporsi laki-laki 10 orang dan perempuan 10 orang.
Pelaksanaan program akan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu   satu bulan
motivation training, dua bulan skill training dan dua bulan magang.
Namun, untuk tahap awal, Rute dimulai dengan dua hari pertemuan.
Dimulai Minggu (23/3) pagi, pelatihan yang diikuti oleh 20 orang
peserta itu berakhir pada Senin (24/3) sorenya.
Ke depan, diharapkan akan ada pula kepedulian dari pengusaha atau
pihak lain untuk ikut ambil andil dalam program ini. Bila terjalin
peran serta masyarakat yang lebih luas, baik kelembagaan ataupun
perorangan, maka kegiatan bantuan karitas bagi para mustahik ini
dipercaya akan lebih berkembang.

DDS Launching Kantor Baru
Rumah Terampil dilaunching Selasa (25/3) / 17 Rabiul Awal 1429 H,
bertepatan dengan launching kantor baru di Komplek Perumahan Pasir
Putih nomor 15, Padang.
Kantor tersebut merupakan milik salah seorang donatur di mana DDS
diberikan kesempatan untuk memanfaatkannya selama beberapa tahun.
Launching ditandai dengan pembukaan plang oleh Vice President Dompet
Dhuafa Republika, Arifin Purwakananta, dengan disaksikan oleh Sekda
Kota Padang, Firdaus K, Pemimpin Umum Singgalang, H.Basril Djabar,
Wakil Pemimpin Umum, H.Darlis Syofyan, Pemimpin Redaksi, Khairul
Jasmi, pemuka masyarakat setempat dan lain-lain.
Walikota Padang dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda
mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh DDS serta pendirian Rumah
Terampil ini karena telah berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang
banyak.
Menurutnya, Dompet Dhuafa akan dirasakan manfaatnya secara langsung
oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin. Sebab, dana yang
dihimpun melalui Dompet Dhuafa akan disalurkan kepada masyarakat
luas. Dalam kehidupan sehari-hari, hal itulah yang disebut dengan
tanggung renteng, yaitu berkemampuan membantu masyarakat yang kurang
beruntung dan secara bersama-sama menikmati kebahagiaan. Melda
sumber : www.ddsinggalang.org

Date: 15-18 November 2006
Venue: Islamic State University, Jakarta, Indonesia
Theme: Reform and Resistance in the Quest for Peace

1. Introduction to AMAN

The Asian Muslim Action Network (AMAN) was formed in October 1990 in Chiang Mai, Thailand, when a group of like-minded Muslims scholars and social workers came together during an Asian Consultation. It is a network of progressive Muslims in Asia, seeking to respond in a small way to the numerous challenges that the people in the region are facing.

Such challenges range from mass poverty, elite corruption, materialistic life style, increasing ethnic, religious and communal conflict, violence against women and children, HIV/AIDS, and environmental degradation. Since Islam embodies eternal values and principles of Truth,

Justice, Compassion, Freedom and Equality, it is only right that Muslims seek guidance from their religion in order to meet the challenges of the times. At the same time, AMAN seeks active collaboration with other faith communities in order to promote human dignity and social justice for all.

1.1 AMAN Objectives

• To develop a progressive, enlightened approach to Islam which reflects the true essence of the religion.
• To help create a community of fellowship and solidarity amongst progressive enlightened Muslims in Asia.
• To participate and cooperate with other faith communities in the creation of a just and compassionate society in Asia which would uphold the dignity of all the people of the continent and beyond.

1.2 Major Programs:

1.2.1 School of Peace Studies and Conflict Transformation: Offers Trainers Training on Community Based Peace Education and three weeks courses on Peace Studies and Conflict Transformation.

1.2.2 Interfaith Dialogue and Peace Forum: AMAN organizes Dialogue , workshop and forum and addresses common concerns of intra- and interfaith cooperation for peace.

1.2.3 Research Training and Research Fellowship: Trainings are offered to young researchers in Asia to enhance their research capacity. Research Fellowships on Islam in south Asia Views from within are offered based on the merit. A Total of 22 young scholars have received Fellowship.

1.2.4 AMAN Watch: Addresses Human Rights concerns, promotes human rights awareness and education, mobilizes solidarity sup

port, offers friendship and assistance to Migrants, Refugees and Asylum Seekers.

1.2.5 Preventive Education on HIV/AIDS: AMAN develops Islamic approach and promotes resources in responding challenges of HIV and AIDS in the form of preventive education , care and counseling. AMAN participates in interfaith cooperation on HIV and AIDS.

1.2.6 AMAN News Agency (AMANA): Based on the recommendation of the participants from the School of Peace Studies and Conflict, AMANA was launched to build greater awareness about Islam and peace, sensitize young journalists in promoting unbiased news, high lights grassroots concerns and produce and distribute AMANA both electronic and printed copies.

1.2.7 Disaster Preparedness and Emergency Relief: Assisting destitute, sick and underprivileged person is an Islamic tradition. AMAN Emergency Desk has extended support to the earthquake affected people in BAM, Iran, Kashmir in Pakistan, Tsunami affected people of Aceh. Indonesia, Sri Lanka and Southern Thailand.

2. Introduction to AMAN Assembly and International Interfaith Peace Forum

AMAN Assembly is the supreme policy making body. Every three years AMAN member Delegates from 15 countries in Asia, the AMAN council, program team and advisers meet in the Assembly to reflect and review the past activities.

In the year 2000, AMAN Assembly Theme was “Culture of Peace”, held in Bangladesh and in 2003, the Theme was “New Visions for Peace”, held in Thailand.

AMAN invites representatives from other faith based networks, civil society organizations including women, youth, indigenous peoples movements, scholars and peace activists to co-organize a series of thematic workshops and plenary which we call Interfaith Peace forum.

The forum helps to share experiences, identify issues of common concerns, analyze them and finally come up with concrete future action agenda. Moreover forum helps to promote mutual understanding, cooperation and solidarity.

2.1 AMAN Assembly and International Interfaith Peace Forum 2006

AMAN 3rd Assembly and the Peace Forum will be held on 15- 18 November 2006, at Islamic State University in Indonesia (UIN).

This Assembly is taking place at a time, when “peace” has become the central issue at local national and international levels. For vast majority children , women, youth, rural and urban poor, migrant and refugees, Peace is livelihood and live with dignity. For indigenous, ethnic and religious minority it is the question of self determination, equality and justice, for western world it is to preserve the value of democracy, free society and ensure security.

Whereas in the third world countries are concerned about the impact of globalization, debt, food security, fair trade, sustainable development, cooperation based on mutual respect and a shared vision.

In Asia, there is a mixed assessment about the progress of various peace and democratic processes within the nation state. There has been some progress in Aceh, but in other fronts situation remain unchanged such as Mindanao, Southern Thailand, Sri Lanka, Myanmar etc.

Post 9/11 Afghanistan and Iraq war, spread of terrorism, have widened understanding gaps between Christian and Muslim world, Recent Danish cartoon reactions across the Muslim world is an example. Within the Muslim society the sectarian violence particularly in Iraq has increased. At the same time faith communities, civil society organization around the world, are united to denounce hegemony and terrorism. Post Tsunami and earthquake, international efforts in emergency relief works, put “The Humanity First”.

For a common future all stake holders ought to work for reform and resistance from the perspective of peace and humanity. AMAN Assembly and Interfaith Peace forum will offer unique opportunities for thoughts and evolving a forward looking action agenda.

2.2 The Theme: Reform and Resistance in the Quest for Peace

Reform and Resistance are two important recurring themes in Muslim history. For centuries, scholars and leaders have addressed the challenge of rejuvenating the Muslim community (the Ummah) through a return to the fundamentals of the Quran and Sunnah or through reinterpretation of Islamic teachings. How and in which areas reform should be undertaken has been a vexatious question especially when external threats are deeply felt by the community. This was the situation when most of the Muslim world was colonized by various Western powers. Today, Muslims are going through a similar phase. Confronted by the realities of global hegemony which has witnessed the subjugation of Muslim peoples and the usurpation of their lands and resources, the legitimate desire to resist control and domination is impacting upon the equally important imperative of undertaking internal reforms. Once again the issues before the Ummah are: will internal reforms strengthen the ability to resist hegemony or will the changes within weaken resistance? This Assembly will attempt to focus upon these and other related issues since they are critical to the role of the Ummah in promoting world peace.

Objectives of the Assembly:

• To provide creative space for peace thoughts, interactions, prayer, spiritual enrichment. sharing of experiences, healing, forging relationships and network of trusts.
• To bring clarity of divisive issues within the Muslims and with the outside world and help forge greater understanding towards peace.
• To discuss challenges which are confronting young people, women, faith communities, scholars and social movements and develop common strategies for actions.

AMAN 3rd Assembly Program

AMAN 3rd Assembly and International Interfaith Peace Forum

November 19: Departure

Annex

Workshop Themes

1. Global Economy and Islamic Alternatives? Coordinator-M. Arifin Purwakananta, Dompet Dhuafa, Indonesia,

For many years there has been critique of main stream economic systems and their points of focus. Socialism emerged as an alternative to capitalism but has since faded away though principles are still valued. Now globalization and digital market economies, with the support of international financial institutions, are dominant and are reaching out to even the remotest of communities. This ability to invade rural subsistence economic and cultural lives is magnified by the electronic information age that allows the broadcast of materialistic/consumerist messages from Western countries to the rest of the world.

Islamic leaders and scholars have embarked on both micro and macro initiatives, for example the establishment of Jakat funds and Islamic financial institutions, to try and demonstrate that when based on Islamic values, such initiatives can be effective in a market economy. This workshop invites scholars and practitioners to share their thoughts and experiences, and to ultimately explore if an Islamic value based economy is a viable alternative in today’s world?

2. Role of Civil Society in the Muslim World-Coordinator- Dr. Anwar Fazal, Citizen’s International- Malaysia.

In a dynamic and changing situation, no government is capable of responding fully to the needs of the people. Civil society is placed in an important intermediary role between people and the government. Civil society tries to address local problems and bring opinions of the people on issues which affect them both to the government and international institutions. It promotes education and awareness among the people and encourages them to initiate self reliant economic development and participate in decision-making processes. Civil society promotes personal and collective rights and contributes towards accountability and advocates for just governance.

In the Muslim World economic and political systems vary from country to country. Evolution of civil society organization also varies. In Muslim majority countries where large number of people are under poverty line, there are growing number of civil society organizations playing very significant role in various fields whereas in countries state-welfare system is large, number of civil society and their role has been limited. In countries where Muslims are minority, civil society organizations are now emerging.

This workshop aims to bring together representatives of civil society organization particularly from the Muslim world to share experiences, identify common challenges , develop network and promote cooperation in order to bring greater impact. Focus Area:

1. Education
2. Resource Mobilization and Emergency Relief work
3. Women Empowerment
4. Food security and Sustainable Development
5. Advocacy, networking and Solidarity

3. Islamic Feminism an Alternative to Religious Conservatism and Western Feminism? Coordintors: Ms. Dwi Rubiyanti Kholifah, A.D Kusumaningtyas,

Feminism is global phenomena, which challenges the long-standing and conservative values in any societies. It seeks to foster debate and dialogue for reform from within towards an egalitarian environment and emancipation of women.

In today’s society, understanding of feminism varies. Despite of many books and literatures, the notion of feminism is still Western. Some of speak ‘Western Feminism’ is essentialist, monolithic, and only can accept the existence of a single, ethnocentric feminism discourse, which ignore realities of women who are being confronted with diversities of values and religious lifestyle.

It is also a reality that women in the Muslim world are being degraded and denied their rightful place and participation by religious conservative interpretation, which claims their act is to preserve authenticity of religious identity from secularization of feminism.

This workshop would like to provide a forum to share thoughts and ideas, bring clarity, evolve Islamic discourse about feminism and explore ways and means to strengthen movement for an egalitarian environment and emancipation of women which post fully women dignity.

4. Minorities in Asia: Integration or Segregation- Coordinator- Dr. Imtiyaz Yusuf, AMAN School of Peace Studies and Conflict Transformation, Thailand

In a number of Asian countries religious minorities have been caught in dilemmas such as maintaining religious identity and way of life at the same adherence to and loyalty for majority rule. Ruling majority prefers assimilation, minority resist or opt for self determination. Differing positions creates conflict and even lead to loss of lives. The third alternative is integration. This workshop would like to address and explore the best possible alternatives in multi-cultural, multi-ethnic and multi-religious nation state in Asia and beyond.

5. Interfaith Dialogue Movement: Building Grassroots Participation, Strengthening Our Religious Networks for Peace

Coordinators:
Mrs.Cecelia Aguilar Ortiz, Maryknoll; Fr. Thomas Michel, SJ, FABC; Mr. Ibnu Mujib Fikree, Interfaith Forum for Peace in Asia

It is often noted that Asia is home to all the great religions of the world. People of various religious traditions live side by side in local communities. Yet how well do we understand the tenets and practices of our neighbors’ faith traditions? At a time when economic and technological globalization is expanding, our religious understanding remains parochial, divisive and exclusive. Religious values are universal. How can faith communities contribute to the building of a universal understanding of religion and humanity? What faith-based initiatives have succeeded in bridging this gap in understanding? In what ways does the Inter-religious dialogue movement have to adjust to have a genuine impact on the grassroots level?

To date many efforts to promote inter- religious dialogue have been initiated by Christian groups with other traditions joining their programs. Joint ownership and equal participation in inter-religious dialogue initiatives are needed to ensure a unified voice for peace and understanding. How open are Christian communities to participating in the programs of other faith traditions? How can Muslim and other faith traditions play a more active role in initiating and sustaining inter-religious efforts? What obstacles in the current framework for inter-religious dialogue efforts need to be overcome to ensure stronger networks for peace?

6. Youth at the Cross Roads

Coordinators: (Arie, Zarah, Lisa )

In absence of an enabling environment in which youth could grow as empowered generation to help themselves and care for the society, today’s youth are faced with multifaceted dilemmas in interacting with the traditions and modernity and challenges of defining own identity. Limited access to higher education, employment opportunities, drug abuse, living with HIV/AIDS in one hand, frustration, indoctrination to extremism and indulge in violence on the other. This workshop aims at providing a forum for youth to engage in serious reflections about the present and explore religio – cultural resources in shaping their own future and contribute towards peaceful society.

7. Peace Processes in Multi- Ethnic Asia: Obstacles and Opportunities Coordinators: Core group on Peace in Multi-Ethnic Asia

Struggle for religious and ethnic identity, self determination and self rule in Asia and beyond within pre-colonial nation states and freedom from occupation have taken various forms ranging from democratic, non -violence and violent actions. There have been many local, national and international initiatives towards negotiated settlement.

This forum is a continuation of the process of interaction and update the situation. At the same time to recognize significant positive changes if any and build on. To assess and analyze future challenges and mobilize mutual solidarity support for peace will be also the task of this forum.

8. Media and Peace:

This workshop will focus on the role of media in the promotion of greater understanding and peace. The role of journalist in conflict situation. How much influences are exerted by media conglomerate, western political forces and national governments in Asia? How to overcome such pressure? How to be sensitive in using terminology and jargons which may be misleading and divisive. Explore possibilities of networking among peace media in Asia and beyond.

9. Rights of Migrants , Refugees, Asylum Seekers and Prisoners : Role of Faith Communities:

It is our duty as human beings to save lives, protect those who are most vulnerable and assist them in seeking a better future to live with dignity. Asian religions and cultures inspire to extend assistance to those in need. For Muslims, there is a particular obligation to help those seeking safety, as the Prophet Mohammad was himself forced to flee Mecca to seek shelter in Medina.

Workshop will facilitate sharing of experiences of those working with migrants, refugees, asylum seekers in the area of mobilizing resources, helping migrants meet their basic needs: food, accommodation, safety and medical care, providing moral and emotional support to the migrants and their families and helping to address psychological issues, developing working relationships and networks in support of migrant’s needs such as legal aid and solidarity and enabling migrant children to continue their education. Role of UN system and relevant national and international law will also be discussed.

10. Contemporary Islamic Research:

This workshop will primarily focus on innovative research works of young Muslim Scholars. AMAN Research Fellowship program titled Islam in South East Asia: Views from Within and selected research works of other Institutes will also be discussed to see how they have been impacting on economic, socio-political and cultural changes in the diverse Muslim communities in Asia.

11. HIV & AIDS and Avian Flue:

Countries in Asia are facing a common challenges to prevent HIV and caring of people living with HIV and AIDS. This workshop will be an opportunity to share experiences how Muslim and other faith based organization and communities are responding in terms of preventive education, care, counseling and spiritual support.. Empowerment of people living with HIV and AIDS, capacity building of religious institutions and strengthening interfaith network will also be discussed.

Avian flue is growing as a new threat. Very little information and awareness about H5N1 available. Workshop will provide a short introduction and will discuss what NGOs and faith based organization could do?

For further information please contact :

AMAN/ARF 1562/113 Soi 1/1
Mooban Pibul
Pracharaj Road
Bang Sue, Bangkok
10800 Thailand
Tel.               (662) 913-0196        Fax. (662) 9130197
Email : aman@arf-asia.org

Indonesia saat ini disibukan dengan pertanyaan dimanakah persembunyian Munarman, tokoh yang makin dikenal semenjak tragedi Monas. Polisi telah menetapkan sebagi DPO. Munarman pun telah mengirim sebuah rekaman pesan melalui media massa. lalu dimana Munarman, dimanakah persembunyiannya?

Kata “sembunyi” sendiri pertama kali dinyatakan oleh polisi, dan kemudian diikuti media massa. Apakah Munarman sendiri merasa sembunyi? Amat sulit sembunyi di zaman terbuka seperti sekarang.  Maka boleh jadi Munarman tidak sembunyi dimanapun.